Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai penghapusan unsur kerugian negara dalam definisi korupsi justru akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Rudianto menegaskan, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa hanya berfokus pada praktik suap-menyuap.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menolak usulan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin mempersempit definisi tindak pidana korupsi di Indonesia dengan standar internasional
DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas.
Polisi adalah bagian yang tidak terpisahkan, polisi bersama masyarakat. Apalagi dalam paparan Pak Suyudi tadi menjelaskan bahwa Polri jangan sampai ditakuti, tapi Polri harus dekat dengan masyarakat
Politikus NasDem itu menilai pengungkapan dugaan korupsi di sektor energi memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan penggunaan keuangan negara
Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat penting bagi institusi penegak hukum
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah tegas Bareskrim Polri yang berhasil membongkar sindikat judi online internasional di Jakarta Barat
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus dilakukan secara cermat dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta asas praduga tak bersalah
Menurut Rudianto, kebijakan yang menjadikan jumlah penanganan perkara tipikor sebagai indikator keberhasilan berpotensi menimbulkan distorsi di lapangan
Peristiwa ini harus diungkap siapa pelaku dan apa yang menjadi motif dari peristiwa penyerangan air keras tersebut
MKMK dibentuk untuk menegakkan kode etik hakim yang sedang menjabat, bukan untuk mengadili proses pengangkatan atau peristiwa sebelum seseorang menjadi hakim konstitusi
Rudianto menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberikan mandat konstitusional mengenai mekanisme pengisian hakim MK.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo menolak wacana Presiden bisa menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR
Kita mendorong penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas kepada pelaku-pelaku maupun korporasi-korporasi yang melakukan penebangan hutan liar atau illegal logging
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah tegas BNN dalam membongkar kampung-kampung rawan narkoba di wilayah Jakarta dan sekitarnya
Saya memberikan apresiasi kepada KPK yang telah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengembalian uang hasil rampasan
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan Tim Reformasi Polri harus segera bekerja dan menjalankan mandat yang diberikan Presiden
Komisi III DPR mengapresiasi Kejagung yang berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp13 triliun dari hasil perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO